MAGETAN | NARASINFO.ID – Penutupan perlintasan kereta api di Dusun Gombel, Desa Bogorejo, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan oleh PT KAI Daop 7 Madiun memicu protes warga, Kamis (7/5/2026).
Perlintasan JPL No. 07 KM 175+775 yang menghubungkan Desa Bogorejo dan Kelurahan Tebon itu dinilai vital karena menjadi akses utama menuju area persawahan dan pemakaman umum.
Penutupan sempat memicu adu argumentasi antara warga dan pihak terkait sebelum akhirnya dilakukan audiensi di Balai Desa Bogorejo yang dihadiri Forkopimca Barat, PT KAI Daop 7 Madiun, Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya, Dinas Perhubungan, Satpol PP, pemerintah desa, serta perwakilan masyarakat.
Warga menolak penutupan total karena jalur tersebut menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Kalau ditutup sekarang, sementara warga sudah siap menyediakan penjaga dan pos jaga, prosesnya akan lama. Padahal masyarakat membutuhkan solusi cepat,” ujar Jatmiko, warga Desa Bogorejo.
Warga juga khawatir penutupan total memicu masyarakat melintas melalui jalur liar yang lebih berbahaya serta menyulitkan akses menuju makam umum.
Sementara itu, PT KAI menegaskan penutupan dilakukan demi keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.
Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun P. Tohari mengatakan perlintasan tanpa penjagaan memiliki risiko kecelakaan tinggi.
“Perlintasan sebidang menjadi titik rawan sehingga penataan dilakukan secara bertahap,” katanya.
Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya menyebut penutupan dilakukan sesuai regulasi Kementerian Perhubungan, termasuk ketentuan jarak antarperlintasan dan lebar akses jalan.
Camat Barat Ari Budi Astuti mengatakan pemerintah kecamatan memahami keberatan warga dan akan berkoordinasi mencari solusi permanen.
“Kami memahami keresahan warga. Koordinasi lanjutan akan dilakukan agar ada solusi terbaik bagi masyarakat dan keselamatan bersama,” ujarnya.
Hasil audiensi akhirnya menyepakati akses perlintasan dibuka terbatas mulai pukul 06.00 hingga 17.00 WIB sambil menunggu pembangunan jalan alternatif.
Kepala Desa Bogorejo dan Lurah Tebon juga menyatakan kesiapan menyediakan pos serta petugas penjagaan secara swadaya masyarakat.
Warga berharap pemerintah daerah segera merealisasikan pembangunan akses alternatif agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dan keselamatan perjalanan kereta tetap terjaga.
