JAKARTA | NARASINFO.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, menyerukan penguatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan pada momentum Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap 6 April 2026 dengan tema “Pangan Biru dan Nelayan Kuat, Indonesia Berdaulat”. Seruan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat peran nelayan sebagai pilar ketahanan pangan dan ekonomi maritim nasional.
Riyono menilai, tema Hari Nelayan Nasional tahun ini menegaskan pentingnya sektor kelautan sebagai sumber pangan biru berkelanjutan, sekaligus menempatkan nelayan sebagai aktor utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia berbasis laut.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah nelayan di Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 3,2 juta orang, yang sebagian besar merupakan nelayan kecil dan tradisional. Sementara itu, sektor kelautan dan perikanan memberikan kontribusi sekitar 2,6–2,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2025. Pada tahun yang sama, Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat sebesar 103,86, meningkat dibandingkan 2024, namun masih di bawah capaian tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Riyono, nelayan memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan protein bagi masyarakat sekaligus menjadi garda depan dalam pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.
“Hari Nelayan Nasional ini harus menjadi momentum refleksi bagi kita semua. Nelayan bukan sekadar profesi, tetapi penjaga kedaulatan pangan laut kita. Dalam konteks pangan biru, peran nelayan semakin vital sebagai penyedia sumber gizi sehat dan berkelanjutan bagi bangsa. Negara wajib hadir memberikan perlindungan, kepastian usaha, dan peningkatan kesejahteraan bagi mereka,” ujar Riyono, Senin (6/4/2026).
Namun demikian, ia menyoroti masih banyak tantangan yang dihadapi nelayan, mulai dari keterbatasan akses permodalan, fluktuasi harga hasil tangkapan, hingga ancaman perubahan iklim dan praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) yang merugikan.
Sebagai Ketua Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan DPP PKS, Riyono juga mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan yang berpihak pada nelayan kecil, termasuk kemudahan akses bahan bakar, subsidi alat tangkap ramah lingkungan, serta penguatan koperasi nelayan guna meningkatkan posisi tawar di pasar.
Ia menilai, penguatan sektor pangan biru harus dibarengi dengan modernisasi perikanan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Modernisasi sektor perikanan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan. Mulai dari pelatihan teknologi tangkap, pengolahan hasil laut, hingga digitalisasi pemasaran, semuanya penting agar nelayan kita kuat, mandiri, dan mampu bersaing,” tegasnya.
Selain itu, Riyono juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi nelayan, termasuk jaminan asuransi kecelakaan kerja, perlindungan saat cuaca ekstrem, serta kepastian hukum terkait wilayah tangkap.
Menurutnya, keberpihakan kebijakan terhadap nelayan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.
“Nelayan kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan nelayan yang kuat dan ekosistem pangan biru yang terbangun dengan baik, saya yakin Indonesia bisa semakin berdaulat secara pangan dan ekonomi maritim,” tutup Riyono.
Hari Nelayan Nasional diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia secara berkelanjutan. (Red)
