KLATEN | NARASINFO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menilai lemahnya koordinasi lintas sektoral masih menjadi hambatan utama dalam pengelolaan destinasi wisata nasional. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata di berbagai daerah.
Hal itu disampaikan Novita saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Klaten, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, minimnya komunikasi yang efektif antara Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, dan pengelola wisata masih menjadi persoalan yang perlu segera dibenahi.
“Ada beberapa catatan yang ingin kami titikberatkan kepada peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, untuk mampu menyelesaikan persoalan ego sektoral,” ujar Novita dalam keterangan resmi yang diterima redaksi pada Jumat (29/5).
Novita menegaskan Kementerian Pariwisata harus mampu menjadi penghubung utama antarpemangku kepentingan agar pengembangan destinasi wisata dapat berjalan lebih terarah dan terintegrasi.
Menurutnya, koordinasi yang kuat akan membantu setiap daerah memaksimalkan potensi wisata sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.
“Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang bertujuan meningkatkan jumlah wisatawan di setiap daerah,” lanjutnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu juga menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata dalam menciptakan tata kelola pariwisata yang efektif dan berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata sangat penting untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan,” tutupnya.
