JAKARTA | NARASINFO.ID – Asosiasi peternak ayam petelur menyampaikan lima aspirasi utama terkait kondisi usaha peternakan rakyat kepada Komisi IV DPR RI. Aspirasi tersebut mencakup harga telur yang belum stabil, kebutuhan jagung untuk bahan baku pakan, tata kelola peternakan ayam petelur, harga bungkil kedelai, hingga usulan agar telur masuk dalam program bantuan pangan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, mengatakan persoalan harga telur menjadi salah satu isu yang terus diperjuangkannya sejak Mei 2026. Menurutnya, kondisi harga di tingkat peternak hingga kini belum memberikan keuntungan yang layak.
“Saya sudah berjuang untuk isu harga telur yang belum stabil sejak bulan Mei 2026. Sudah bertemu 5x dengan peternak rakyat, hari ini bertemu di Komisi IV adalah wujud keseriusan memperjuangkan nasib peternak kita,” papar Riyono.
Saat ini, harga acuan pemerintah untuk telur telah berada di angka Rp26.000 per kilogram. Namun, harga di lapangan masih berkisar Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat peternak mengalami kerugian sekitar Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram.
Menurut Riyono, kerugian tersebut telah dirasakan peternak sejak Maret hingga Oktober 2026. Selama periode tersebut, belum terlihat pergerakan harga yang memberikan keuntungan bagi peternak ayam petelur rakyat.
Selain persoalan harga telur, kebutuhan jagung untuk bahan baku pakan menjadi persoalan mendesak. Jagung merupakan sekitar 50 persen bahan baku pakan ternak. Untuk periode September 2026 hingga Februari 2027, kebutuhan jagung yang harus dipenuhi mencapai 221.000 ton.
“Kebutuhan mendesak saat ini adalah kebutuhan jagung sebagai 50% bahan baku pakan ternak. Ada 221.000 ton untuk periode September 2026 – Feb 2027 yang harus dipenuhi. Negara harus bisa menyediakan jagung ini untuk rakyat, untuk peternak rakyat,” tambah Riyono.
Berdasarkan data per Oktober 2026, alokasi jagung untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 250.000 ton. Namun, stok Bulog yang tersedia saat ini baru sekitar 30.000 ton untuk disalurkan ke seluruh Indonesia.
Riyono menilai jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan. Karena itu, Bulog didorong segera mencari solusi, baik melalui penyerapan jagung produksi dalam negeri maupun langkah impor apabila pasokan domestik tidak mencukupi.
“Saya mendukung dalam waktu 1 bulan agar kebutuhan jagung untuk peternak bisa dipenuhi segera, jangan lama untuk urus rakyat. Habiskan semua stok yang ada, koperasi peternak bisa akses dan kekurangan harus dipenuhi,” tambah Riyono.
Selain persoalan harga dan ketersediaan pakan, peternak rakyat juga berharap dapat memiliki kendali yang lebih kuat terhadap tata kelola dan tata niaga telur. Menurut Riyono, keberadaan investor besar, entitas usaha, dan konglomerasi di sektor peternakan perlu diatur secara ketat agar tidak merugikan peternak kecil.
Lima aspirasi tersebut selanjutnya akan diperjuangkan melalui Komisi IV DPR RI kepada pemerintah sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap peternak rakyat. Salah satu opsi yang juga akan didorong adalah usulan khusus bagi BUMN yang bergerak dalam produksi pakan sektor peternakan.
“Lima harapan peternak akan diperjuangkan oleh Komisi IV ke eksekutif sebagai wujud keberpihakan negara kepada rakyat. Kemungkinan besar juga akan ada usulan khusus BUMN yang produksi pakan sektor peternakan,” tutup Riyono.
