JAKARTA | NARASINFO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti kinerja Kementerian Pariwisata dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pariwisata di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Ia meminta pemerintah tidak hanya menekankan peningkatan kunjungan wisatawan dan devisa, tetapi juga memastikan posisi daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara dapat diukur secara objektif.
Dalam rapat tersebut, Novita menyampaikan bahwa meskipun terjadi peningkatan devisa pariwisata dan kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2025, Indonesia dinilai belum memiliki data komparatif yang memadai terhadap negara-negara pesaing di kawasan.
“Kita melihat devisa dan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat sepanjang 2025. Namun, belum terlihat posisi Indonesia secara objektif di Asia Tenggara. Bahkan terdapat isu di kawasan ASEAN bahwa Vietnam saat ini disebut telah melampaui Indonesia dalam sektor pariwisata,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya data perbandingan antarnegara sebagai dasar evaluasi kebijakan, sekaligus untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran sektor pariwisata dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Novita juga menyoroti tiga isu utama yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata nasional.
Pertama, akselerasi konektivitas udara (air connectivity). Ia menyebut pengembangan pariwisata perlu didukung pembukaan rute penerbangan langsung ke destinasi potensial di daerah, guna mengurangi konsentrasi wisatawan di lokasi tertentu.
Kedua, reformasi regulasi alih fungsi lahan di daerah. Ia menilai masih terdapat hambatan investasi akibat kompleksitas perizinan lintas instansi, termasuk koordinasi antara Perhutani dan Kementerian Kehutanan yang belum berjalan optimal.
Ketiga, fleksibilitas fiskal bagi pemerintah daerah. Menurutnya, daerah perlu diberi ruang lebih luas untuk mengoptimalkan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional.
Selain itu, Novita menyinggung contoh transformasi sektor pariwisata di Dubai yang dinilai berhasil mengembangkan ekonomi berbasis wisata melalui kebijakan yang terarah dan agresif, tanpa bergantung pada sektor minyak.
“Evaluasi anggaran perlu diperketat agar tidak terjadi kebocoran dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi daerah,” ujarnya.
Novita menegaskan, sektor pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai penopang ekonomi, tetapi juga harus menjadi instrumen utama dalam pemerataan pembangunan daerah. Ia menilai penguatan kebijakan, kejelasan indikator kinerja, serta efektivitas belanja anggaran menjadi faktor kunci agar sektor tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
