MAGETAN | NARASINFO.ID – Warga Kabupaten Magetan dikejutkan dengan besarnya anggaran pengadaan pakaian dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan tahun anggaran 2025.
Berdasarkan data yang dihimpun, total anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan untuk pengadaan pakaian dinas tersebut mencapai sekitar Rp 300 juta.
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sekretariat DPRD Magetan merinci alokasi anggaran tersebut sebagai berikut:
Pakaian Sipil Harian (PSH): Rp 148.966.400
Pakaian Sipil Resmi (PSR): Rp 164.500.000
Pakaian Sipil Lengkap (PSL): Rp 7.000.000
Pakaian Dinas Harian (PDH): Rp 3.042.100
Sejumlah warga yang mengetahui besarnya anggaran tersebut mengaku terkejut dan mempertanyakan urgensinya.
Hartono (42), salah seorang warga Magetan, mengungkapkan keheranannya terkait besarnya anggaran yang digunakan untuk pengadaan pakaian dinas anggota DPRD.
“Nilainya sebesar itu ternyata hanya untuk membeli pakaian dinas anggota dewan,” ujarnya pada Minggu (2/3/2025)
Hartono juga mempertanyakan apakah ada spesifikasi khusus dalam bahan baku pakaian tersebut sehingga memerlukan dana yang begitu besar.
“Apakah memang ada spesifikasi khusus untuk pakaian dinas anggota DPRD Magetan, sehingga anggarannya sebesar itu?” tambahnya.
Ia juga menyoroti masih banyaknya warga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Magetan.
“Jika tidak salah, lebih dari tiga ribu warga Magetan masih tinggal di rumah tidak layak huni. Harusnya APBD bisa lebih difokuskan kepada rakyat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris DPRD Kabupaten Magetan, Endang Ambarwati, menjelaskan bahwa hingga saat ini pengadaan pakaian dinas untuk anggota DPRD Magetan tahun ini belum dilaksanakan.
“Silakan langsung ke Kabag Keuangan. Tahun ini belum ada pengadaan pakaian dinas anggota DPRD. Saya kurang fit, mohon maaf,” ujarnya.(2/3)
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan, Dwi Nurrahmawati Solekha, menyatakan bahwa ada usulan efisiensi anggaran untuk pengadaan Pakaian Sipil Resmi (PSR), sementara jenis pakaian lainnya tetap dianggarkan.
“PSR kemarin diusulkan untuk diefisiensi. PSL dan PDH tetap dialokasikan untuk berjaga-jaga jika ada Pergantian Antar Waktu (PAW),” jelasnya.
