JAKARTA | NARASINFO.ID – Riyono Caping mendorong anggaran petani dan nelayan mencapai 10 hingga 15 persen dalam APBN 2027. Usulan Riyono APBN 2027 itu disampaikan setelah pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN 2027 di hadapan DPR RI.
Menurut Riyono, pidato Presiden Prabowo menegaskan kembali arah ekonomi nasional yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945. Ia menilai ekonomi nasional harus berpihak pada rakyat melalui prinsip kekeluargaan dan keadilan sosial.
“Ekonomi nasional adalah ekonomi Pancasila berbasis kekeluargaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekeluargaan berarti kebersamaan dan gotong royong, bukan kapitalisme maupun neoliberalisme,” ujar Riyono.
Petani dan Nelayan Jadi Tulang Punggung Ekonomi
Riyono APBN 2027 menempatkan sektor pertanian dan nelayan sebagai prioritas pembangunan nasional. Menurut dia, petani dan nelayan merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia karena berperan penting menjaga ketahanan pangan nasional.
Ia mengatakan kesejahteraan bangsa tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan rakyat kecil, khususnya petani dan nelayan di berbagai daerah.
“Tidak ada kesejahteraan bangsa tanpa kesejahteraan rakyat, khususnya petani dan nelayan,” katanya.
Riyono juga menyinggung kondisi saat pandemi Covid-19. Menurutnya, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil menjadi penopang ekonomi nasional ketika negara menghadapi masa krisis.
“Saat Covid-19 dan negara mengalami krisis, rakyat kecil, petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” tambah legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII tersebut.
Riyono Usul Anggaran 15 Persen dalam APBN 2027
Dalam usulan Riyono APBN 2027, sektor pertanian dinilai telah menunjukkan capaian positif. Ia menyebut produksi gabah kering panen (GKP) hingga 2026 mencapai sekitar 54 juta ton dengan stok cadangan beras nasional sekitar 5,3 juta ton.
Namun demikian, sektor nelayan dinilai masih membutuhkan perhatian lebih. Salah satu persoalan yang disoroti ialah harga BBM nonsubsidi yang masih tinggi.
Karena itu, Riyono meminta pemerintah memberikan keberpihakan nyata melalui politik anggaran yang lebih besar bagi sektor pertanian dan nelayan.
“Pidato Presiden Prabowo menunjukkan perhatian besar kepada petani dan nelayan. Karena itu, cita-cita mensejahterakan rakyat harus diwujudkan melalui politik anggaran dengan alokasi 10 hingga 15 persen dari APBN,” pungkasnya.
