NGAWI | NARASINFO.ID – Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi terus memperkuat sistem pelayanan kesehatan primer melalui penguatan integrasi layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang melibatkan Puskesmas, Klinik Pratama, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD).
Upaya tersebut diwujudkan melalui forum koordinasi dan peningkatan kapasitas jejaring pelayanan kesehatan yang digelar di Aula 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, Selasa (23/6/2026). Kegiatan ini didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun Anggaran 2026.
Penguatan integrasi layanan KIA menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak sekaligus memperkuat sistem rujukan pada tingkat pelayanan primer.
Dalam kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi menekankan pentingnya sinergi antara fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta. Meski jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di daerah ini dinilai telah mencukupi, masih diperlukan penguatan koordinasi, harmonisasi tata kelola, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) rujukan yang seragam.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, drg. Retno Dewi Sulistiorini, mengatakan pelayanan kesehatan primer memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya Universal Health Coverage (UHC).
“Puskesmas, klinik pratama, dan tempat praktik mandiri harus menjadi satu kesatuan sistem pelayanan yang saling terhubung. Dengan penguatan integrasi ini, proses rujukan maupun rujukan balik dapat berjalan lebih efektif sehingga pelayanan kepada ibu dan anak menjadi lebih cepat dan berkualitas,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan tujuh Klinik Pratama swasta, tujuh Bidan Koordinator KIA, serta 24 Koordinator Jejaring Puskesmas dari seluruh wilayah Kabupaten Ngawi. Kehadiran para peserta diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas fasilitas kesehatan sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan layanan KIA.
Selain menjadi forum koordinasi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan dan pendampingan teknis bagi jejaring pelayanan kesehatan agar mampu menerapkan sistem layanan terintegrasi secara lebih efektif dan sesuai standar.
Retno menegaskan, keberhasilan program KIA tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, koordinasi, dan komitmen seluruh penyelenggara layanan kesehatan.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, dan balita memperoleh layanan kesehatan yang berkesinambungan tanpa hambatan administratif maupun teknis saat berpindah antar fasilitas kesehatan,” katanya.
Melalui penguatan jejaring dan integrasi layanan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi optimistis kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak akan terus meningkat. Sistem rujukan yang semakin terintegrasi diharapkan mampu mempercepat penanganan kasus, menekan risiko komplikasi, serta mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung target pembangunan kesehatan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. (Rit/ADV)
