JAKARTA | NARASINFO.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, mendorong pemerintah memperkuat perlindungan terhadap peternak rakyat di tengah tekanan usaha akibat anjloknya harga telur, meningkatnya biaya produksi, kelangkaan jagung, serta ekspansi peternakan berskala besar di daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Riyono saat menerima audiensi Anggota DPRD Kabupaten Magetan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan peternak di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Dalam audiensi itu, para peternak Magetan menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai mengancam keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Selain harga telur yang belum membaik, peternak juga menghadapi kenaikan biaya pakan dan keterbatasan pasokan jagung.
Riyono: Regulasi Perlindungan Peternak Harus Dirasakan
Riyono mengatakan persoalan yang dihadapi peternak Magetan bukan kasus yang berdiri sendiri. Menurutnya, tekanan serupa juga dirasakan peternak rakyat di berbagai daerah.
Ia menilai pemerintah sebenarnya telah memiliki regulasi yang dapat menjadi dasar perlindungan bagi peternak kecil. Namun, persoalan utama berada pada implementasi regulasi yang dinilai belum optimal.
“Sebenarnya perlindungan terhadap peternak kecil sudah ada dalam UU Ketahanan Pangan, hanya saja implementasinya tidak mudah. Karena itu, yang harus kita dorong adalah bagaimana regulasi tersebut benar-benar hadir dan dirasakan oleh peternak di lapangan,” ujar Riyono.
Harga Telur Bertahan di Rp23.000–Rp24.000
Dalam audiensi tersebut, peternak menyampaikan harga telur berada di kisaran Rp23.000–Rp24.000 per kilogram sejak 30 Maret 2026 dan belum menunjukkan pemulihan.
Kondisi tersebut semakin berat karena biaya pakan terus meningkat. Di sisi lain, peternak juga menyoroti bertambahnya peternakan berskala besar dengan kapasitas mencapai puluhan ribu ekor.
Menurut peternak, perkembangan tersebut berpotensi semakin menekan posisi peternakan rakyat yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Riyono menegaskan keberadaan peternakan besar tidak boleh mengorbankan keberlangsungan peternak rakyat. Ia juga meminta pemerintah menertibkan pembukaan kandang baru, terutama apabila tidak mengantongi izin.
“Tidak boleh ada pembukaan kandang baru, apalagi tidak berizin, harus ditindak dan dihentikan. Jangan sampai peternak rakyat yang sudah bertahun-tahun menggantungkan hidupnya dari usaha ini justru semakin terdesak oleh ekspansi peternakan besar,” tegasnya.
Riyono Dorong Prioritas Jagung untuk Peternak Magetan
Selain persoalan harga telur, Riyono turut menyoroti kelangkaan jagung yang menjadi salah satu komponen penting dalam pakan ayam petelur.
Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan Bulog agar kebutuhan jagung untuk peternak di Magetan mendapatkan perhatian dan prioritas.
“Kita akan koordinasikan dengan Bulog agar Magetan diprioritaskan. Mohon dibuatkan surat permohonan dari Dinas Peternakan sesuai kebutuhan, sebesar 4.000 ton,” katanya.
Menurut Riyono, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan koordinasi lintas lembaga. Kebijakan pangan, kata dia, tidak cukup hanya berorientasi pada ketersediaan komoditas, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan usaha peternak rakyat.
Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VII, Riyono menyatakan siap mengawal aspirasi peternak Magetan agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
Ia menilai keberlangsungan peternak rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menopang perekonomian masyarakat di daerah.
