JAKARTA | NARASINFO.ID – Krisis energi nelayan mulai berdampak serius pada sektor perikanan tangkap. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi kini dirasakan langsung oleh pelaku usaha perikanan, terutama kapal skala besar.
Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan, Riyono, menegaskan bahwa krisis energi nelayan harus segera ditangani agar tidak memperburuk kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Ia meminta pemerintah menjaga stabilitas harga BBM subsidi bagi nelayan kecil.
“BBM subsidi untuk nelayan kecil di bawah 5 GT harus dipastikan tetap tersedia dan tidak naik. Ini penting agar kebutuhan nelayan tetap aman,” ujar Riyono.
Menurut Riyono, krisis energi nelayan berpotensi menekan seluruh rantai usaha perikanan tangkap. Mayoritas nelayan di Indonesia merupakan nelayan kecil yang bergantung pada hasil tangkapan harian untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Data menunjukkan, jumlah nelayan kecil di bawah 5 GT mencapai sekitar 200 ribu orang. Sementara itu, kapal di atas 30 GT tercatat sekitar 5.000 unit. Hampir 90 persen merupakan nelayan kecil dengan pola one day fishing.
Riyono menjelaskan, harga BBM nelayan subsidi saat ini masih berada di kisaran Rp6.800 per liter dengan tambahan subsidi sekitar Rp1.000 per liter. Namun, pelaku usaha perikanan skala besar menghadapi lonjakan harga BBM non subsidi.
“Sebelumnya harga BBM non subsidi di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per liter. Saat ini, di lapangan bisa mencapai Rp25.000 sampai Rp28.500 per liter. Ini sangat memberatkan pelaku usaha,” tegasnya.
Ia menambahkan, biaya BBM dalam usaha perikanan tangkap bisa mencapai 60 persen dari total biaya operasional. Kondisi ini membuat krisis energi nelayan berdampak langsung terhadap keuntungan bahkan keberlangsungan usaha.
Riyono mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret agar dampak krisis energi nelayan tidak meluas. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pemberian skema semi subsidi.
“Pelaku usaha perikanan di bawah 100 GT perlu mendapatkan BBM dengan harga semi subsidi melalui sistem kuota agar tepat sasaran,” jelasnya.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat menjaga keberlanjutan sektor perikanan sekaligus melindungi nelayan dari dampak krisis energi nelayan yang semakin berat.
