MAGETAN | NARASINFO.ID – Forkopimda Magetan menggelar Rakor Kamtibmas Magetan di Ruang Pertemuan Surya Graha, Rabu (4/2/2026). Pemerintah daerah bersama aparat keamanan memfokuskan rapat ini untuk mencegah potensi konflik antarperguruan pencak silat.
Bupati Magetan Hj. Nanik Endang Rusminiarti memimpin langsung rakor tersebut. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa dan perwakilan Kodim 0804/Magetan turut mendampingi. Selain itu, Ketua IPSI Magetan, pejabat utama Polres, serta jajaran pengurus PSHT dari tingkat cabang hingga ranting juga hadir.
Rakor Kamtibmas Magetan Tekankan Peran Pencak Silat sebagai Pemersatu
Kapolres menegaskan bahwa pencak silat merupakan warisan budaya Indonesia. Karena itu, semua pihak harus menjaga marwah pencak silat sebagai sarana pembinaan karakter dan persatuan.
“Pencak silat adalah kebudayaan asli Indonesia. Kita wajib menjaganya agar tetap menjadi pemersatu, bukan pemicu perpecahan,” tegas Kapolres.
Ia juga mengingatkan adanya agenda kegiatan di wilayah Madiun dalam waktu dekat. Kegiatan tersebut berpotensi meningkatkan mobilitas warga. Oleh sebab itu, Kapolres meminta seluruh elemen perguruan silat ikut menjaga stabilitas keamanan.
“Kami mengutamakan keselamatan masyarakat. Karena itu, kami mengimbau warga PSHT membantu aparat dan tidak melakukan tindakan provokatif,” ujarnya.
Selain itu, Kapolres menyoroti maraknya provokasi melalui media sosial. Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Ia juga menegaskan bahwa persoalan legalitas organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme hukum di tingkat pusat.
Bupati Magetan Dorong Sinergi Jaga Kondusivitas
Sementara itu, Bupati Magetan menilai Rakor Kamtibmas Magetan sangat penting di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks. Arus informasi digital yang cepat, menurutnya, bisa membawa dampak positif sekaligus tantangan serius.
“Interaksi masyarakat sekarang sangat cepat. Kita harus menyikapi perkembangan ini secara bijak,” kata Bupati.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan potensi kerawanan sosial, termasuk isu dualisme kepengurusan PSHT. Karena itu, Bupati meminta seluruh pihak memperkuat komunikasi dan kerja sama lintas sektor.
“Pemerintah daerah, TNI-Polri, IPSI, dan seluruh elemen perguruan silat harus bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di Magetan,” tambahnya.
Di akhir rapat, Bupati meminta peserta memberikan masukan strategis. Masukan tersebut akan menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk menjaga Magetan tetap aman, tertib, dan kondusif. (Hum/Red)
